Tugas Akun Forensik & Audit Investigatif

1. KASUS DAUBERT CASE

The Ferderal Rules of Evidence mengeluarkan tiga persyaratan untuk penjelasan expert: Jika pengetahuan secara ilmiah, teknik atau spesialisasi lainnya digunakan untuk memahami barang bukti atau untuk mengolah fakta yang ada, sorag saksi memiliki kualifikasi yang sama dengan expert dalam hal pengetahuan, skill, pegalaman, training atau edukasi, yang mungkin bisa melakukan pembuktian di pengadilan, jika (1) testimony berdasarkan pada data atau fakta, (2) testimony dihasilkan dari prnsip atau metode yang bisa dipertanggungjawabkan, (3) saksi sudakh mengaplikasikan prinsip dan metode yang dipertanggungjawabkan pada data atau fakta yang ada pada kasus.

Rule 702 dilakukan amandemen sebagai respon dari Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc. 509 U.S. 579 (1993) dan untuk berbagai kasus yang mengaplikasikan Daubert, ermasuk Kumho Tire Co. v. Carmichael, 119 S.Ct. 1167 (1999). Dalam Daubert, The Court dalam persidangan bertanggungjawab sebagai gatekeepers untuk menolak testimony expert yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Kumho, The Court membuatnya menjadi lebih jelas bahwa fungs gatekeepers diaplikasikan untuk semua testimony dari expert, buka hanya testimony yang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Rule 70, yang sudah diamandemen, mengkonfirmasi tugas The Court di pengadilan sebagai gatekeepers dan membuat standar secara umum yang digunakan untuk menilai reliabiitas dan sangat berguna untuk membuktikan testimony dari expert.

Kansas Court of Appeal mengaplikasikan Daubert untuk pertama kalinya pada kasus Smat v. BNSF Rt Co., No. 113,809,2016 WL 852135 (Kan. Ct. Ap. 2016). Kasus ini merupakan akibat dari aksi dibawah Federal Employer Liability Act. Penggugat bekerja pada kereta api BNSF selama beberapa tahun sebagai tukang listrik. Penggugat menuduh bahwa kondisi pekerjaannya di BNSF menyebabkan cedera parah berkali-kali, secara permanen memengaruhi otot, sendi, dan jaringan lunak di leher dan kakinya.

 

PENGADILAN

Pengadilan persidangan mengecualikan bukti-bukti, dengan memegang bahwa aturan federal mengharuskan hakim untuk bertindak sebagai "penjaga gerbang" untuk mencegah juri mendengar bukti atau bukti yang tidak dapat diandalkan yang nilainya lebih besar dari sifat prasangkanya. Prasangka juri sangat penting dalam kasus Daubert karena daya tarik emosional dari penggugat bayi yang terluka lahir. Hakim tahu bahwa jika ada bukti untuk mendukung kasus penggugat, akan sangat sulit bagi juri untuk menemukan terhadap penggugat. Ini menciptakan tugas khusus untuk memastikan bahwa bukti penggugat secara ilmiah valid.

Penggugat belum berhasil dalam gugatan Bendectin pada saat kasus Daubert,  tetapi biaya pertahanan sangat tinggi sehingga Merrell Dow telah mengambil obat dari pasar. Diasumsikan oleh penggugat bahwa mereka akhirnya akan mendapatkan penyelesaian substansial dari Merrell Dow, baik karena mereka akhirnya akan memenangkan salah satu kasus, atau hanya untuk mengakhiri biaya pertahanan. Dalam kasus  Daubert,  hakim persidangan menetapkan bahwa ahli penggugat tidak kredibel karena bukti mereka tidak memenuhi persyaratan tes  Frye  dari aksksesbilitas umum. Temuan seperti itu sangat penting bagi pembelaan karena menghentikan gugatan sebelum biaya terlalu tinggi, ditambah itu menghilangkan kemungkinan putusan simpati dari juri.

Para penggugat mengajukan banding, mengklaim bahwa aturan bukti federal yang direvisi menghapuskan aturan Frye  dan memungkinkan penyajian bukti yang umumnya tidak diterima oleh komunitas medis atau ilmiah. Pengadilan banding menegakkan keputusan hakim persidangan dan para penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS.

 

Aturan Federal Aturan Bukti 702, 28 .C AS

Mahkamah Agung AS setuju dengan para penggugat bahwa tes Frye  telah digantikan oleh Peraturan 702 Peraturan Bukti Federal: "Jika ilmiah, teknis, atau pengetahuan khusus lainnya akan membantu trier fakta untuk memahami bukti atau untuk menentukan fakta dalam masalah, saksi yang memenuhi syarat sebagai ahli dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan, dapat bersaksi di sana dalam bentuk pendapat atau sebaliknya."

 

Dibandingkan dengan aturan Frye,  Aturan 702 mengalihkan tanggung jawab untuk mengevaluasi kredibilitas bukti dari komunitas ilmiah umum kepada hakim. Alih-alih menentukan aksksesibilitas umum, hakim harus memutuskan apakah bukti cukup kredibel untuk membantu juri dalam membuat keputusannya, atau apakah itu hanya akan menyesatkan juri. MAHKAMAH memperingatkan bahwa ini harus menjadi proses yang fleksibel dan bahwa hakim persidangan memiliki kebijaksanaan besar dalam membuat penetapan ini. Pengadilan merekomendasikan seperangkat kriteria yang harus dilihat hakim dalam menentukan apakah bukti harus diizinkan untuk pergi ke juri:

 

1.      Apakah teori ahli dapat atau telah diuji

2.      Apakah teori telah dikenakan peninjauan sejawat dan publikasi

3.      Tingkat kesalahan teknik atau teori yang diketahui atau potensial saat diterapkan

4.      Keberadaan dan pemeliharaan standar dan kontrol

5.      Tingkat di mana teknik atau teori telah diterima secara umum dalam komunitas ilmiah [Moore v. Ashland Chemical Inc, 151 F.3d 269 (5th Cir. 1998)]

Pengadilan dengan jelas menyatakan bahwa maksud dari tes Daubert  adalah untuk memperluas wewenang hakim untuk mengakui bukti yang tidak dapat diterima di bawah tes Frye,  karena, meskipun kredibel, itu umumnya tidak diterima. Secara paradoks, hasilnya sangat berbeda di banyak pengadilan. Terpacu oleh desakan Mahkamah Agung AS bahwa hakim persidangan harus lebih aktif dalam meninjau bukti, hakim persidangan telah jauh lebih bersedia untuk mendiskualifikasi para ahli dan kesaksian daripada mereka di zaman Frye.  Pengadilan yang lebih rendah dalam kasus Daubert,  memeriksa kembali bukti-bukti mengingat putusan Mahkamah Agung, kembali memutus kasus penggugat. Ini tidak universal. Beberapa hakim menggunakan tes Daubert  untuk mengakui bukti yang sangat dipertanyakan yang jelas tidak akan diizinkan di bawah pembacaan ketat  Frye. Ini memiliki dampak yang lebih kecil dari yang diharapkan karena para hakim ini cenderung menerapkan tes Frye  dengan sangat murah hati sehingga juga memberikan sedikit perlindungan terhadap penerimaan bukti yang tidak tepat.

2. KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK KPK

NO	Kode Etik Akuntan Publik	Kode Etik KPK
1	Integritas	Integritas
2	Objektivitas	Sinergi
3	Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional.	Keadilan
4	Kerahasiaan	Profesionalisme
5	Perilaku Profesiona	Kepemimpinan

 

KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK

1. Akuntan harus mematuhi prinsip integritas, yang mensyaratkan Akuntan untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas menyiratkan berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya.

2. Akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan Akuntan tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.

3. Akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mensyaratkan Akuntan untuk: (a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini dan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku; dan (b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

4. Akuntan harus mematuhi prinsip kerahasiaan, yang mensyaratkan Akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis.

5. Akuntan harus mematuhi prinsip perilaku profesional, yang mensyaratkan Akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi.

KODE ETIK KPK

1. Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi.

2. Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

3. Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

4. Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

5. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.